Tiga Tersangka Kasus Korupsi Sritex, Enam Tersangka Konten Inses di Facebook, dan Penyelundupan Narkoba di Batam

Date: 2025-05-22

Category: Korupsi

Rangkuman Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terjadi pada tahun 2020. Tersangka tersebut adalah Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama Sritex, Dicky Syahbandinata, pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Banten dan Jawa Barat (BJB), serta Zainudin Mapa, Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 55 saksi dan menemukan bukti yang cukup terkait pelanggaran hukum dalam pemberian kredit yang totalnya mencapai Rp 3,58 triliun. Kejagung mencatat adanya kejanggalan dalam laporan keuangan Sritex, di mana perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 15,65 triliun pada tahun 2021 setelah sebelumnya mencatatkan keuntungan sebesar Rp 1,24 triliun pada tahun 2020. Pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 692,98 miliar. Proses hukum ini berlangsung di Jakarta, dengan penyidik terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Terdapat penekanan pada tindakan hukum yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi di Sritex, dengan fokus pada penetapan tersangka dan pemeriksaan saksi. Artikel menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta peran KPK dalam memberantas korupsi di kementerian ketenagakerjaan. Ada juga perhatian terhadap isu-isu sosial, seperti eksploitasi anak dalam kasus konten inses di media sosial. Dari sisi Konservatif: Artikel menekankan tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum, seperti penetapan tersangka dalam kasus korupsi dan penyitaan barang bukti oleh KPK. Ada penekanan pada upaya pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk dalam menangani kasus asusila di grup Facebook. Framing ini menunjukkan dukungan terhadap langkah-langkah keras dalam menanggulangi kejahatan dan korupsi.