Menagih Janji Prabowo untuk Menghapus Sistem Outsourcing dan Mendirikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Date: 2025-05-21

Category: Politik

Rangkuman Presiden RI Prabowo Subianto telah berjanji untuk menghapus sistem outsourcing di Indonesia, yang pertama kali diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Janji ini disampaikan pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025, di mana Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut. Penghapusan outsourcing dianggap penting karena pekerja alih daya sering kali tidak mendapatkan tunjangan dan memiliki waktu kerja yang tidak pasti. Meskipun Prabowo berkomitmen untuk menghapus sistem ini, ia juga menekankan perlunya mempertimbangkan iklim investasi agar tidak mengganggu kepentingan para investor. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan keyakinannya terhadap janji Prabowo dan menagih agar penghapusan outsourcing segera direalisasikan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pekerja alih daya menuntut kejelasan status dan kesejahteraan, menganggap sistem outsourcing tidak memberikan perlindungan yang memadai. Mereka mendukung janji Prabowo untuk menghapus sistem ini, percaya bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan dibentuk dapat memberikan arah kebijakan yang lebih baik untuk hak-hak pekerja. Pidato Prabowo pada Hari Buruh dianggap sebagai langkah positif, meskipun ada kekhawatiran tentang pelaksanaan yang realistis dan dampaknya terhadap investasi. Dari sisi Konservatif: Prabowo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penghapusan outsourcing dan kepentingan investasi. Ia menyatakan bahwa penghapusan harus dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan, mengingat bahwa tanpa investasi, tidak akan ada pabrik dan lapangan kerja bagi buruh. Pernyataan ini mencerminkan perhatian terhadap iklim investasi dan keberlangsungan ekonomi, serta menekankan perlunya pendekatan yang realistis dalam kebijakan ketenagakerjaan.