Muktamar PPP Ditunda ke Agustus-September 2025 untuk Persiapan Matang Pasca Pemilu 2024 dan Menghadapi Kader yang Berangkat Haji

Date: 2025-04-25

Category: Politik

Rangkuman Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan muktamar yang awalnya dijadwalkan pada bulan April 2025 menjadi Agustus atau September 2025. Keputusan ini diambil karena banyak kader yang akan berangkat haji, yang dapat mempengaruhi jumlah peserta muktamar. Mardiono, perwakilan PPP, menyatakan bahwa meskipun ada amanat untuk menggelar muktamar setelah Hari Raya Idul Fitri, masa kerja kepengurusan saat ini masih berlaku hingga Desember 2025, sehingga penundaan tidak menjadi masalah. Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa penundaan ini wajar, mengingat PPP baru saja menghadapi Pemilu 2024 yang sulit, di mana partai tidak lolos ke parlemen dan kalah dalam pemilihan presiden. Dia menekankan pentingnya PPP untuk mempersiapkan muktamar dengan matang agar dapat menjadi momentum kebangkitan partai. PPP diharapkan dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk menghadapi pemilu mendatang, dengan mempertimbangkan perubahan karakter pemilih di era modern.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Terdapat penekanan pada kebutuhan PPP untuk melakukan pemulihan pasca Pemilu 2024, dengan pengamat politik menilai bahwa partai ini perlu waktu untuk mempersiapkan diri agar lebih matang. Ada juga perhatian terhadap pentingnya muktamar sebagai momentum kebangkitan partai, dengan harapan agar para kader kembali semangat menghadapi pemilu mendatang. Penekanan pada adaptasi terhadap perubahan karakter pemilih dan kebutuhan masyarakat juga menjadi sorotan. Dari sisi Konservatif: Fokus utama adalah pada alasan praktis di balik penundaan muktamar, seperti banyaknya kader yang berangkat haji, yang dapat mempengaruhi kuorum peserta. Mardiono menegaskan bahwa meskipun muktamar diundur, hal ini tidak menjadi masalah karena masa kerja pengurus masih berlaku hingga Desember 2025. Ada juga penekanan pada kesiapan untuk menerima calon ketua umum dari internal maupun eksternal partai.