Pramono Anung Berencana Menyelesaikan Masalah Tiang Monorel Mangkrak di Jakarta Setelah 18 Tahun

Date: 2025-05-21

Category: Transportasi

Rangkuman Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana untuk menyelesaikan polemik mengenai tiang-tiang monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika, yang telah terbengkalai selama hampir dua dekade sejak proyek dimulai pada tahun 2004 dan terhenti pada tahun 2007 akibat sengketa hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek. Pramono menekankan bahwa keberadaan tiang-tiang tersebut merusak estetika kota dan menjadi simbol masalah yang tidak terselesaikan. Ia menyatakan perlunya keputusan tegas mengenai nasib tiang-tiang tersebut, apakah akan dibersihkan atau diubah fungsinya. Rencana pembongkaran tiang monorel ini bukanlah hal baru, karena sebelumnya pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pemprov Jakarta juga sempat merencanakan pembongkaran, namun gagal karena perbedaan harga dengan PT Jakarta Monorail. Kini, harapan publik kembali tertuju pada langkah Pramono untuk menyelesaikan masalah yang telah menjadi "fosil urban" selama 18 tahun.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya menyelesaikan polemik tiang-tiang monorel yang mangkrak, yang telah menjadi simbol masalah lama yang dibiarkan tanpa solusi. Ia menyatakan bahwa keberadaan tiang-tiang tersebut merusak estetika kota dan harus ada keputusan tegas mengenai nasibnya. Pramono mengkritik ketidakberanian pihak-pihak sebelumnya untuk menyentuh masalah ini, yang dianggap rumit dan merepotkan. Ia menegaskan bahwa tiang-tiang yang tidak berfungsi harus ditangani, bukan dilanjutkan proyek monorelnya. Dari sisi Konservatif: Rencana pembongkaran tiang monorel bukanlah hal baru, karena pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pemprov Jakarta juga sempat berencana untuk membongkar tiang-tiang tersebut. Namun, upaya tersebut gagal karena perbedaan harga yang signifikan antara pemerintah dan PT Jakarta Monorail. Sekretaris Daerah Jakarta saat itu menegaskan bahwa pembongkaran tiang-tiang itu harus dilakukan karena tidak didanai oleh anggaran negara, baik APBD maupun APBN.