Sidang Mahkamah Konstitusi Terkait Gugatan Hasil Pemungutan Suara Ulang di Tujuh Daerah dan Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Puncak Jaya

Date: 2025-04-25

Category: Politik

Rangkuman Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh daerah pada 25 April 2025, termasuk Pilkada Banjarbaru dan Banggai. Gugatan pertama di Banjarbaru diajukan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) dan individu bernama Udiansyah, yang menuntut hasil PSU yang dilaksanakan pada 19 April 2025, di mana pasangan calon Erna Lisa Halaby-Wartono memperoleh 56.043 suara, mengungguli kotak kosong. Di Banggai, pasangan calon Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang mengajukan bukti politik uang dalam PSU yang berlangsung pada 5 April 2025, dengan video pembagian amplop yang ditampilkan di sidang. MK juga menangani gugatan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya. Sidang dibagi menjadi tiga panel, masing-masing menangani beberapa perkara. MK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum agar tidak ada PSU yang terulang, demi kelancaran pemerintahan daerah.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan untuk lebih tegas dalam menangani gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) agar tidak terjadi PSU lagi di masa depan. Penekanan pada pentingnya kepastian pemerintahan daerah dan perlunya kepala daerah baru yang definitif menjadi sorotan. Ada juga harapan agar penyelenggara Pilkada belajar dari kesalahan sebelumnya untuk memastikan kontestasi yang bersih dan bebas dari pelanggaran. Dari sisi Konservatif: MK memulai sidang gugatan hasil PSU di tujuh daerah, dengan penekanan pada perlunya ketegasan dalam menyikapi gugatan-gugatan tersebut. Ada kekhawatiran bahwa PSU yang diulang dapat mengganggu periodisasi kepala daerah dan menghambat kinerja pemerintah daerah. Pihak konservatif juga menyerukan agar peserta Pilkada menerima hasil dengan legawa dan segera melanjutkan tugas mereka untuk memajukan daerah.