Gerindra Dukung Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Berdasarkan Fakta dan Data, Termasuk Peristiwa 1965 dan Pelanggaran HAM

Date: 2025-05-21

Category: Politik

Rangkuman Partai Gerindra, melalui Sekretaris Jenderalnya Ahmad Muzani, menyatakan dukungannya terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia yang berbasis fakta dan data, terutama terkait peristiwa 1965 dan pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 21 Mei 2025, di kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta. Muzani menekankan pentingnya generasi muda memahami sejarah yang akurat dan tidak terdistorsi, serta menyatakan bahwa semua sejarah bangsa harus diluruskan. Selain itu, Gerindra juga menerima bantuan keuangan dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 20,07 miliar, yang akan digunakan untuk pendidikan politik dan operasional partai. Muzani mengusulkan agar dana bantuan per suara untuk partai politik dinaikkan menjadi Rp 10.000, mengingat angka saat ini sebesar Rp 1.000 dianggap tidak mencukupi. Dalam konteks pendanaan, Gerindra juga mendorong agar partai politik diizinkan untuk memiliki badan usaha sebagai sumber pendanaan yang sah dan akuntabel. Usulan ini sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan dana parpol dari APBN, meskipun beberapa pihak, termasuk PDI-P, mengingatkan perlunya kajian mendalam sebelum penerapan usulan tersebut.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya pendanaan partai politik yang transparan dan akuntabel, serta mendukung usulan penambahan dana dari APBN sebagai langkah untuk mencegah ketergantungan partai pada kepentingan ekonomi tertentu. Ia mengusulkan penguatan sistem integritas partai melalui komponen seperti Kode Etik dan keuangan yang diaudit secara berkala, yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan integritas. Dari sisi Konservatif: Partai Gerindra mendukung penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk peristiwa 1965 dan pelanggaran HAM, dengan menekankan pentingnya fakta dan data dalam menyusun sejarah. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa sejarah tidak memiliki satu versi kebenaran mutlak dan harus disajikan secara objektif, agar generasi muda dapat menilai kebenaran sejarah itu sendiri.