Dedi Mulyadi Tantang KPAI: Kontroversi Pendekatan Disipliner Militer dalam Pelindungan Anak di Jawa Barat

Date: 2025-05-20

Category: Politik

Rangkuman Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya pada 19 Mei 2025 yang menantang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk "mengambil dan membina" anak-anak bermasalah. Pernyataan ini memicu polemik karena dianggap menunjukkan miskonsepsi tentang tanggung jawab negara dalam perlindungan anak, yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi anak, menjadikan gubernur sebagai penentu arah kebijakan. Pendekatan Dedi yang mengusulkan pelatihan disipliner berbasis militer untuk anak-anak bermasalah dinilai berisiko menimbulkan kekerasan simbolik dan stigmatisasi, bertentangan dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak". KPAI diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi, bukan mengeksekusi kebijakan yang berpotensi merugikan anak. Pendekatan ini mencerminkan logika punitif yang tidak sejalan dengan perlindungan hak anak.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dedi Mulyadi mendapat kritik tajam karena pernyataannya yang menantang KPAI untuk mengambil dan membina anak-anak bermasalah. Pendekatan disipliner berbasis militer yang diusulkan dianggap tidak sesuai dengan tanggung jawab negara dalam melindungi anak. Artikel menekankan bahwa gubernur seharusnya merancang sistem rehabilitasi yang berpihak pada hak anak, bukan menggunakan metode yang berisiko menimbulkan kekerasan simbolik dan stigmatisasi. Prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" menjadi sorotan, dengan penekanan bahwa anak-anak harus diposisikan sebagai subjek hukum yang dilindungi martabatnya, bukan sebagai objek normalisasi. Dari sisi Konservatif: Tidak ada perspektif konservatif yang tersedia.