Urgensi Penulisan Sejarah Resmi di Indonesia: Identitas, Legitimasi Negara, dan Tantangan Rekonsiliasi Sosial

Date: 2025-05-20

Category: Agama

Rangkuman Artikel ini membahas urgensi penulisan kembali sejarah resmi di Indonesia, yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan, dan menjadi sorotan publik baru-baru ini. Dikenal sebagai "New Official History," proyek ini melibatkan sejarawan terkemuka seperti Dr. Asvi Warman Adam dan Andi Achdian, yang mengkritik bahwa sejarah tidak seharusnya menjadi alat legitimasi kekuasaan negara dan harus melibatkan perspektif akademis. Mereka menyoroti pentingnya mencakup peristiwa-peristiwa krusial seperti tragedi 1965 dan pelanggaran HAM dalam narasi sejarah. Dalam konteks Indonesia yang plural, artikel ini menekankan perlunya sejarah resmi sebagai sarana pendidikan, legitimasi identitas, dan rekonsiliasi nasional. Sejarah resmi, yang ditulis dengan dukungan institusi negara, menggunakan dokumen dan arsip pemerintah sebagai sumber utama, dan berfungsi untuk membangun memori kolektif serta mendorong pengakuan terhadap peristiwa penting. Namun, kualitas dan integritas penulisan sejarah ini menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitasnya.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Terdapat kritik tajam terhadap penulisan sejarah resmi yang dianggap berisiko menjadi alat legitimasi kekuasaan. Sejarawan seperti Dr. Asvi Warman Adam menekankan bahwa sejarah tidak seharusnya menjadi proyek negara semata, karena dapat mengabaikan fakta-fakta penting dan membentuk narasi tunggal yang mendukung rezim yang berkuasa. Andi Achdian juga menyoroti bahwa dalam negara demokratis, penulisan sejarah seharusnya menjadi ranah akademisi, bukan proyek pemerintah, dan mengkritik substansi proyek yang hanya mencantumkan sebagian kecil dari pelanggaran HAM berat. Dari sisi Konservatif: Penulisan sejarah resmi dianggap sebagai sarana pendidikan sejarah nasional yang terstandar dan media legitimasi negara atas identitas dan kebijakan. Official history berfungsi untuk membangun memori kolektif dan mendorong rekonsiliasi nasional melalui pengakuan terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Meskipun ada potensi manfaat, terdapat juga kelemahan yang membuatnya rentan dikritik, terutama terkait dengan kualitas dan integritas penulisan sejarah itu sendiri.