"Usulan Pendanaan Partai Politik dari Negara untuk Mencegah Korupsi dan Memperbaiki Sistem Politik di Indonesia"

Date: 2025-05-20

Category: Politik

Rangkuman Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan pentingnya pendanaan partai politik di Eropa yang berasal dari kontribusi negara, dalam sebuah diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta pada 19 Mei 2025. Ia menjelaskan bahwa di Eropa, orang yang bekerja di partai politik digaji oleh negara, bukan oleh ketua umum, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan proses kaderisasi dan advokasi dengan lebih baik. Bima Arya menilai bahwa sistem pendanaan yang baik dapat memperbaiki pemilihan umum di Indonesia, dengan membuka opsi pendanaan yang lebih matang, termasuk iuran, donatur, dan kontribusi negara. Selain itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa ada kemungkinan untuk mengkaji usulan dari KPK mengenai pemberian dana besar kepada partai politik untuk mengurangi korupsi, yang dianggap sebagai masalah utama akibat tingginya biaya politik. Pengaturan bantuan keuangan untuk partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa partai politik berhak mendapatkan bantuan dari anggaran negara.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya pendanaan partai politik yang berasal dari kontribusi negara, yang memungkinkan orang-orang yang bekerja di partai digaji oleh negara. Hal ini dianggap dapat memperbaiki sistem pemilihan umum dan mendorong keterbukaan dalam partai politik. Pendanaan yang baik diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada "bohir" dan meningkatkan kualitas kaderisasi serta advokasi di dalam partai. Dari sisi Konservatif: Hasan Nasbi menggarisbawahi bahwa pengaturan bantuan keuangan parpol harus dikaji untuk memberantas korupsi yang disebabkan oleh biaya politik yang tinggi. Ia menyatakan bahwa ide-ide untuk memperbaiki sistem politik dan mengurangi biaya politik perlu didiskusikan, dengan fokus pada pemberantasan korupsi sebagai bagian dari cita-cita pemerintahan.