Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp 71,3 Triliun, Wamendagri Soroti Beban dan Kerumitan Sistem Pemilu Serentak di Indonesia

Date: 2025-05-20

Category: Politik

Rangkuman Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara akan memakan anggaran sebesar Rp 27 miliar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program lain. Dalam diskusi pada 19 Mei 2025, ia menekankan perlunya aturan agar hasil pemilihan kepala daerah tidak mudah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencegah PSU berulang. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menunjuk penjabat bupati daripada menggelar PSU lagi, mengingat semua pasangan calon didiskualifikasi karena praktik politik uang. MK menemukan bukti pembelian suara yang signifikan, termasuk satu keluarga menerima Rp 64 juta untuk mencoblos salah satu pasangan calon. Selain itu, Bima juga mencatat bahwa pemilu serentak yang diharapkan dapat menghemat anggaran justru menghabiskan dana besar, dengan total anggaran pemilu 2024 mencapai Rp 71,3 triliun, yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Artikel menyoroti kekhawatiran mengenai pengeluaran anggaran yang besar untuk pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, yang diperkirakan mencapai Rp 27 miliar. Ada penekanan pada perlunya efisiensi anggaran dan dampak negatif PSU yang berulang terhadap pelayanan publik. Usulan untuk menunjuk penjabat bupati sebagai alternatif PSU dianggap sebagai sanksi bagi politikus yang terlibat dalam praktik politik uang. Artikel juga mencatat temuan Mahkamah Konstitusi mengenai pembelian suara, yang menjadi alasan diskualifikasinya pasangan calon dalam PSU.