Rencana Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia: Proyek Pemerintah dan Kekhawatiran Masyarakat Terhadap Agenda Tersembunyi

Date: 2025-05-20

Category: Agama

Rangkuman Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kebudayaan, merencanakan penulisan ulang sejarah nasional yang mencakup 10 bab, dimulai dari peradaban awal hingga era reformasi. Rencana ini diumumkan pada 19 Mei 2025, dengan Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah RI, Profesor Susanto Zuhdi, menjelaskan bahwa tema bab-bab tersebut mencakup interaksi budaya dengan India dan Timur Tengah, serta sejarah kolonial dan kemerdekaan. Namun, proyek ini menuai penolakan dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), yang dipimpin oleh Marzuki Darusman dan Andi Achdian, yang khawatir bahwa penulisan ulang ini akan menjadi alat untuk mengontrol narasi sejarah dan memuliakan kekuasaan. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan dan keanekaragaman dalam penulisan sejarah, serta mengingatkan bahwa pengalaman pahit bangsa Indonesia seharusnya tidak diselewengkan untuk kepentingan tertentu.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Proyek penulisan ulang sejarah nasional oleh pemerintah dianggap sebagai upaya untuk merekayasa masa lalu dengan tafsir tunggal yang berpotensi mengontrol cara berpikir masyarakat. Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia menolak proyek ini, menekankan bahwa sejarah tidak seharusnya digunakan untuk memuliakan kekuasaan. Mereka mengingatkan bahwa pengalaman pahit bangsa Indonesia harus tetap dicatat dengan jujur dan tidak diselewengkan, karena hal tersebut merupakan pelajaran penting bagi dunia. Dari sisi Konservatif: Terdapat kekhawatiran bahwa penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan akan menjadi bentuk monopoli terhadap kebenaran sejarah. Proyek ini dianggap sebagai cara pemerintah untuk membangun narasi sejarah yang monumental demi kepentingan tertentu. Penolakan terhadap proyek ini juga disampaikan dengan penekanan pada pentingnya keterbukaan dan demokrasi dalam penulisan sejarah, serta bahaya penggelapan sejarah yang dapat membawa petaka bagi bangsa.