Pemprov Jakarta Pertimbangkan Pembentukan BUMD Khusus untuk Pengelolaan Parkir dan Penanganan Jukir Liar

Date: 2025-05-20

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempertimbangkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola parkir di Jakarta. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa diskusi lebih mendetail akan dilakukan mengenai hal ini, mengingat sistem parkir di Jakarta belum mengalami perubahan signifikan selama 15 tahun terakhir. Dalam upaya memperbaiki pengelolaan parkir, Pramono mendukung penerapan sistem pembayaran nontunai (cashless) yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Anggota DPRD, Hardiyanto Kenneth, menyoroti masalah parkir liar yang merugikan pendapatan asli daerah dan menyarankan agar pengelolaan parkir dilibatkan dengan pihak swasta jika tidak ada perbaikan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir. Kenneth juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk mengatasi kebocoran pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pemprov Jakarta sedang mempertimbangkan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan parkir, yang diusulkan oleh DPRD Jakarta. Gubernur Pramono Anung menekankan pentingnya pembenahan sistem parkir yang telah stagnan selama 15 tahun. Penerapan sistem nontunai (cashless) dalam pembayaran parkir dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Ada penekanan pada perlunya lembaga yang fokus dan profesional dalam mengelola aset daerah agar tidak tertinggal dalam pemanfaatan sumber daya. Dari sisi Konservatif: Terdapat keprihatinan terhadap kinerja Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Parkir DKI Jakarta dalam menangani masalah parkir liar, yang dianggap merugikan potensi pendapatan asli daerah. Anggota DPRD, Hardiyanto Kenneth, menyoroti ketidaksiapan UPT Parkir dalam digitalisasi dan menilai bahwa target pendapatan yang ditetapkan jauh dari potensi riil. Kenneth juga mengusulkan evaluasi kinerja Dishub dan mempertimbangkan pengalihan pengelolaan parkir kepada pihak swasta jika tidak ada perbaikan.