"Seleksi Anggota Komisi Yudisial: Tantangan Etika dan Transparansi dalam Proses Pemilihan"

Date: 2025-05-19

Category: Politik

Rangkuman Seleksi anggota Komisi Yudisial (KY) untuk periode 2025–2030 menjadi sorotan publik di tengah ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan. KY, yang memiliki mandat untuk menjaga etik dan martabat hakim, dihadapkan pada tantangan besar terkait independensi dan transparansi dalam proses seleksi. Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 41/P Tahun 2025 terdiri dari lima nama yang memiliki reputasi akademik baik, namun publik mempertanyakan apakah mereka akan dipilih berdasarkan integritas atau kepentingan politik. Pertanyaan mendasar muncul mengenai akuntabilitas proses seleksi dan apakah calon yang kritis terhadap sistem peradilan akan diberi kesempatan. Dalam konteks ini, penting bagi publik untuk memastikan bahwa proses seleksi tidak hanya formalitas, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan etik.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam konteks seleksi anggota Komisi Yudisial, terdapat kekhawatiran mendalam mengenai independensi dan keberanian para calon dalam menjaga etik. Publik menuntut transparansi dalam proses seleksi dan partisipasi yang bermakna, serta mempertanyakan apakah calon yang kritis terhadap sistem peradilan akan diberi ruang. Penekanan pada akuntabilitas dan integritas proses seleksi menjadi sorotan utama, mencerminkan semangat reformasi dan keinginan untuk memperkuat kontrol etik terhadap hakim. Dari sisi Konservatif: Terdapat pengakuan terhadap reputasi akademik dan integritas personal anggota Panitia Seleksi yang ditunjuk. Namun, ada kekhawatiran bahwa proses seleksi ini bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan, yang dapat mengerdilkan nilai etik. Penekanan pada legitimasi administratif dari Pansel dan tantangan yang dihadapi KY dalam menjalankan mandatnya menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga peradilan.