Kunjungan Resmi Presiden Prabowo ke Thailand dan Pembekalan Kepala Daerah PDIP Serta Isu Kebudayaan dan Pembangunan Keluarga

Date: 2025-05-19

Category: Politik

Rangkuman Pada tanggal 18 Mei, sejumlah peristiwa politik menarik perhatian, termasuk kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Bangkok, Thailand, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Mei. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai bidang strategis, seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana. Selain itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengadakan pembekalan untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, yang membahas potensi daerah, agenda ciri khas partai, dan tata kelola pemerintahan. Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya pengalaman yang telah dibagikan dalam pembekalan tersebut. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengajak masyarakat untuk memperjuangkan undang-undang tentang kebudayaan dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional. Sementara itu, DPP Partai Golkar dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan gedung asrama di Yogyakarta, hasil dari silaturahmi yang dilakukan sebelumnya. Terakhir, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya penguatan peran keluarga untuk menciptakan generasi muda yang berdaya saing.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Thailand dijadwalkan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand, dengan fokus pada kegiatan penting yang akan dilakukan. Selain itu, pembekalan untuk kepala daerah dari PDIP membahas potensi daerah dan tata kelola pemerintahan, menekankan tantangan dan pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Pimpinan MPR juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi muda yang berdaya saing, menunjukkan perhatian terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung hal tersebut.