Kasus Perlindungan Situs Judi Online oleh Pegawai Kemenkominfo dan Pembagian Keuntungan Terkait Budi Arie Setiadi

Date: 2025-05-19

Category: Korupsi

Rangkuman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pada 14 Mei 2025 terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Kasus ini melibatkan empat terdakwa, yaitu Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus, yang didakwa melakukan praktik perlindungan terhadap ribuan situs judi online dengan sistem pembagian keuntungan. Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Kominfo, disebut menerima 50 persen dari keuntungan tersebut. Pada Oktober 2023, Budi Arie meminta Zulkarnaen untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data situs judi online, yang kemudian mengarah pada penerimaan Adhi Kismanto meskipun tidak lulus seleksi. Dalam praktiknya, Adhi melaporkan situs judi yang ditemukan untuk diblokir, namun situs-situs tersebut justru dilindungi agar tetap dapat diakses. Total biaya perlindungan yang dihimpun mencapai Rp 171,3 miliar, dengan pembagian komisi yang melibatkan semua terdakwa. Projo, organisasi pendukung Jokowi, menyatakan bahwa Budi Arie tidak mengetahui pembagian sogokan tersebut, menekankan bahwa kesepakatan itu adalah antara para terdakwa. Sidang ini mengungkapkan keterlibatan berbagai pihak dalam praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel mengungkap praktik gelap perlindungan situs judi online yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk mantan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi. Mereka menyoroti bagaimana sistem pembagian keuntungan yang tidak transparan ini merugikan masyarakat dan menunjukkan adanya kolusi antara pihak pemerintah dan industri judi. Penekanan pada dampak negatif terhadap akses informasi dan keadilan sosial menjadi fokus utama, dengan kritik terhadap tindakan yang mempertahankan situs judi ilegal. Dari sisi Konservatif: Artikel-artikel menekankan pada aspek hukum dan penegakan hukum terkait praktik judi online. Mereka mencatat keterlibatan pegawai Kemenkominfo dan rincian biaya perlindungan yang disepakati, serta peran masing-masing terdakwa dalam menjaga situs judi agar tidak diblokir. Terdapat penekanan pada tanggung jawab individu dan perlunya tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, dengan fokus pada upaya untuk menegakkan UU ITE dan KUHP.