Dukungan Legislator Terhadap Penahanan Ketua Kadin Cilegon Terkait Pemerasan Proyek Rp 5 Triliun

Date: 2025-05-19

Category: Korupsi

Rangkuman Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon, Muh Salim (54), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses lelang. Kejadian ini terjadi pada 8 April 2025, saat Muh Salim dan beberapa oknum Kadin lainnya menemui perwakilan PT China Chengda Engineering, kontraktor pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC). Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta jatah proyek dengan cara intimidasi. Tindakan ini memicu reaksi dari anggota DPR RI dan Gubernur Banten, Andra Soni, yang mengecam aksi tersebut dan berharap tidak terulang. Polda Banten bertindak cepat dengan menahan Muh Salim dan dua tersangka lainnya, Ismatullah dan Rufaji Jahuri, pada 16 Mei 2025. Penegakan hukum ini dianggap penting untuk menciptakan efek jera dan menjaga iklim investasi di Indonesia. Legislator juga menekankan perlunya tindakan tegas terhadap praktik premanisme yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Kadin Cilegon, Muh Salim, dianggap sebagai bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi. Anggota DPR RI menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan tersebut untuk melindungi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor. Gubernur Banten juga menyatakan kekecewaannya dan berharap kejadian serupa tidak terulang, menunjukkan komitmen untuk menciptakan Banten yang ramah bagi investasi. Dari sisi Konservatif: Tindakan Ketua Kadin Cilegon sudah jelas masuk ranah kriminal dan menghambat kebijakan Presiden Prabowo untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Anggota DPR RI mengecam keras aksi pemerasan ini, menyebutnya sebagai bentuk premanisme yang memalukan dan harus ditindak tegas. Ada penekanan pada perlunya efek jera bagi pelaku, serta dukungan terhadap langkah hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberantas tindakan semacam ini.