TNI Masuk Kampus: Penjelasan Mendikti dan Dampak RUU TNI Terbaru

Date: 2025-04-24

Category: Politik

Rangkuman Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kampus-kampus, termasuk Universitas Indonesia, pada 16 April 2025, saat mahasiswa menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa. Ia menegaskan bahwa kampus adalah tempat terbuka untuk berbagai pihak, termasuk TNI, dalam konteks kerja sama penelitian dan pengajaran. Brian menjelaskan bahwa banyak universitas telah menjalin kerja sama dengan TNI untuk mendukung kebutuhan pertahanan, terutama di daerah terluar. Namun, peneliti senior Al Araf mengingatkan bahwa perluasan kewenangan dalam Undang-Undang TNI yang baru memungkinkan pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) tanpa persetujuan DPR, yang dapat berpotensi membahayakan kehidupan demokrasi dan ruang sipil, termasuk masuknya militer ke kampus-kampus.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Banyak universitas telah menjalin kerja sama dengan TNI, yang dianggap sebagai langkah positif untuk memperluas riset dan inovasi. Menteri Pendidikan Tinggi menekankan bahwa kampus adalah tempat terbuka bagi berbagai pihak, termasuk TNI, untuk berkontribusi dalam proses pengajaran dan penelitian. Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan produk dan terobosan teknologi yang mendukung pertahanan, terutama di daerah terluar. Dari sisi Konservatif: Masuknya TNI ke kampus-kampus dipandang sebagai dampak dari RUU TNI yang baru, yang memperluas kewenangan militer untuk melakukan operasi militer selain perang tanpa persetujuan politik. Hal ini dianggap berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan ruang sipil, karena memberikan militer akses yang lebih luas ke wilayah sipil, termasuk institusi pendidikan.