Usulan KPK untuk Pemberian Dana Besar kepada Partai Politik dari APBN untuk Mencegah Korupsi dan Pengaturan Bantuan Keuangan Parpol oleh Kemendagri

Date: 2025-05-16

Category: Pemerintahan

Rangkuman Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, mengusulkan agar partai politik (parpol) diberikan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencegah korupsi dalam proses politik. Usulan ini disampaikan dalam sebuah webinar yang ditayangkan di YouTube KPK pada 15 Mei 2025. Fitroh menjelaskan bahwa mahalnya biaya untuk mengikuti kontestasi politik menjadi salah satu penyebab utama korupsi, di mana pemodal sering kali terlibat dalam pembiayaan politik dan mendapatkan imbal balik berupa kemudahan dalam proyek-proyek pemerintah. Selain itu, ia menyarankan agar parpol melakukan seleksi ketat terhadap calon legislatif dan eksekutif untuk memastikan integritas mereka. Pengaturan bantuan keuangan untuk parpol diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah, dan Kementerian Dalam Negeri telah menyalurkan bantuan keuangan kepada parpol berdasarkan hasil Pemilu 2024, dengan total bantuan tahap kedua sebesar Rp 33,6 miliar.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Usulan KPK untuk memberikan dana besar kepada partai politik dari APBN dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi korupsi dalam proses politik. Pendekatan ini menekankan bahwa mahalnya biaya politik menjadi salah satu penyebab utama korupsi, dan dengan memberikan dukungan finansial yang memadai, partai politik dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pentingnya seleksi anggota partai yang berintegritas juga ditekankan untuk memastikan bahwa calon legislatif dan eksekutif yang diusung memiliki standar yang jelas. Dari sisi Konservatif: Usulan KPK untuk memberikan dana besar kepada partai politik dari APBN dipandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah korupsi yang sering terjadi dalam politik. Penekanan pada mahalnya biaya politik dan adanya pemodal yang berpotensi mempengaruhi keputusan politik menjadi sorotan. Ada kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan yang ketat, dana tersebut bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, pentingnya proses seleksi yang ketat bagi calon pejabat dari partai politik juga ditekankan untuk mencegah praktik korupsi.