TNI Diminta Jelasakan Kebijakan Pengamanan Kejaksaan di Seluruh Indonesia oleh Ketua DPR RI Puan Maharani

Date: 2025-05-16

Category: Korupsi

Rangkuman Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta penjelasan tegas dari TNI mengenai kebijakan pengamanan kejaksaan di seluruh Indonesia yang diperintahkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui Telegram No TR/442/2025 pada 5 Mei 2025. Puan menekankan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar publik tidak memiliki persepsi negatif terhadap langkah TNI. Penguatan pengamanan ini melibatkan pengerahan personel dan alat perlengkapan untuk mendukung Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, yang merupakan bagian dari kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan RI, sesuai dengan Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI yang ditandatangani pada 6 April 2023. Kapuspen TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa dukungan TNI dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur, serta mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Puan Maharani menekankan pentingnya transparansi dari TNI mengenai kebijakan pengamanan kejaksaan. Ia meminta penjelasan tegas mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendasari tindakan tersebut, agar publik tidak memiliki persepsi negatif. Puan juga mengingatkan agar tidak ada fitnah atau pemikiran yang salah terkait langkah TNI, menunjukkan perhatian terhadap opini publik dan kebutuhan akan kejelasan informasi. Dari sisi Konservatif: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah untuk memperkuat pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, yang diatur dalam Telegram resmi. Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa dukungan TNI merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang rutin dan preventif, sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah ada. Hal ini menunjukkan komitmen TNI untuk menjalankan tugasnya berdasarkan permintaan resmi dan ketentuan hukum yang berlaku.