Penertiban Atribut Ormas dan Larangan Penguasaan Lahan yang Belum Memiliki Hak oleh Aparat Keamanan

Date: 2025-05-16

Category: Korupsi

Rangkuman Polisi melakukan penertiban atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) di berbagai wilayah, termasuk Ciledug dan Benda, pada tanggal 9 dan 11 Mei 2025, sebagai bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025. Penertiban ini melibatkan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP, dengan tujuan menciptakan situasi yang tertib, aman, dan inklusif bagi masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa penurunan atribut ormas diperlukan untuk mencegah intimidasi dan penguasaan wilayah oleh kelompok tertentu. Selain itu, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, menegaskan larangan bagi ormas untuk menguasai lahan yang belum memiliki hak, guna menghindari potensi konflik. Penertiban ini diharapkan dapat menjaga ketertiban umum dan mencegah keributan antar ormas, serta memastikan kehadiran negara dalam menjaga ruang publik yang netral.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Penertiban atribut ormas dilihat sebagai langkah penting untuk menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif. Politikus menekankan bahwa tindakan ini bukan hanya sekadar penertiban fisik, tetapi juga sebagai pesan bahwa negara harus hadir dan tidak boleh kalah dengan tekanan kelompok manapun. Ada penekanan pada pentingnya pendekatan humanis dan dialogis dalam proses penertiban, serta perlunya komunikasi dengan ormas yang memiliki niat baik untuk menghindari gesekan yang tidak perlu. Dari sisi Konservatif: Penertiban atribut ormas dianggap sebagai langkah tegas untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah intimidasi di ruang publik. Penegakan aturan ini dipandang sebagai bentuk kehadiran negara yang tidak membiarkan simbol kelompok menguasai lingkungan. Ada penekanan pada pentingnya tindakan yang konsisten dan tegas untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan, serta penegasan bahwa tidak ada ruang untuk aksi premanisme yang mengancam masyarakat.