Tanggapan Beragam Terhadap Rencana Pencak Silat Menjadi Ekstrakurikuler Wajib di Sekolah DKI Jakarta

Date: 2025-05-16

Category: Politik

Rangkuman Rencana untuk menjadikan pencak silat sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah-sekolah DKI Jakarta diungkapkan oleh Wakil Gubernur Rano Karno pada 13 Mei 2025, sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Wakil Gubernur Eddie Marjoeki Nalapraya. Rano percaya bahwa pencak silat dapat melestarikan budaya nasional dan menjadi pilihan olahraga bagi anak-anak. Namun, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdul Aziz, menolak gagasan tersebut, berargumen bahwa tidak semua siswa menyukai pencak silat dan mempertanyakan ketersediaan tenaga pengajar serta anggaran yang diperlukan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, meminta agar kebijakan ini dikaji lebih matang, menekankan pentingnya minat siswa dan kesiapan implementasi agar tidak terkesan asal-asalan. Di sisi lain, anggota DPRD dari Fraksi PAN, Oman Rohman Rakinda, mendukung rencana tersebut, menilai pencak silat dapat membangun karakter dan fisik siswa. Diskusi ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan pencak silat sebagai ekskul wajib, dengan beberapa pihak mendukung pelestarian budaya dan pengembangan karakter, sementara yang lain mengkhawatirkan kesiapan dan minat siswa.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Anggota Komisi EDPRD DKI Jakarta dari F-PAN, Oman Rohman Rakinda, mendukung rencana pencak silat menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia menekankan bahwa pencak silat dapat memberikan dampak positif bagi siswa, seperti membangun karakter sportivitas dan melestarikan budaya. Oman percaya bahwa pencak silat adalah warisan budaya yang mengandung unsur seni dan olahraga, yang diharapkan dapat membuat anak-anak tumbuh tegap dan siap bersaing dalam karier mereka. Dari sisi Konservatif: Anggota Komisi EDPRD DKI Jakarta dari F-PKS, Abdul Aziz, menolak pencak silat dijadikan ekskul wajib. Ia berargumen bahwa tidak semua siswa menyukai pencak silat dan menyoroti kebutuhan akan tenaga pengajar yang memadai di setiap sekolah. Aziz juga mempertanyakan ketersediaan anggaran dari Pemda DKI untuk mendukung kebijakan ini, serta meminta pejabat untuk berpikir panjang sebelum mengeluarkan pernyataan.