Jokowi Pertimbangkan Peluang Maju Sebagai Ketua Umum PSI dan Hubungan Erat dengan Konstituen Partai

Date: 2025-05-16

Category: Politik

Rangkuman Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah membuka pendaftaran untuk calon ketua umum (caketum) sejak 13 Mei 2025, dengan pengumuman kandidat dijadwalkan pada 18 Juli 2025. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai caketum, meskipun hingga saat ini belum ada pendaftaran resmi dari dirinya. Ketua Steering Committee PSI, Andy Budiman, menyatakan bahwa Jokowi harus menjadi kader PSI dan memenuhi syarat dukungan dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk dapat mendaftar. Pakar politik, Adi Prayitno, menilai bahwa jika Jokowi maju, kemungkinan besar tidak akan ada lawan yang berani menantangnya, mengingat popularitas dan pengalamannya yang tinggi. Adi juga berpendapat bahwa Jokowi lebih cocok berada di posisi dewan pembina PSI daripada sebagai ketua umum, meskipun jika ia maju, itu akan menjadi keajaiban politik yang dapat menguntungkan PSI secara signifikan. Jokowi sendiri mengaku masih melakukan kalkulasi terkait peluangnya untuk mendaftar agar tidak kalah dalam pemilihan tersebut.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel dari perspektif liberal menyoroti bahwa Jokowi memiliki hubungan yang erat dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meskipun tidak secara formal menjadi ketua umum. Ada penekanan pada identitas Jokowi yang sudah melekat pada PSI, dan dukungan kuat dari konstituen PSI terhadapnya. Pernyataan Jokowi tentang kalkulasi peluangnya untuk maju sebagai ketua umum dianggap sebagai langkah diplomatis, menunjukkan bahwa meskipun ada potensi untuk maju, ada pertimbangan yang lebih dalam mengenai posisi yang lebih sesuai untuknya, seperti dewan pembina. Dari sisi Konservatif: Artikel-artikel dari perspektif konservatif menekankan bahwa Jokowi, dengan pengalaman dan popularitasnya yang tinggi, tidak akan memiliki lawan yang sepadan jika maju sebagai ketua umum PSI. Ada skeptisisme mengenai relevansi PSI sebagai partai yang tidak lolos ke parlemen, dan argumen bahwa Jokowi seharusnya mempertimbangkan untuk memimpin partai yang lebih besar. Pernyataan Jokowi tentang kalkulasi peluangnya dianggap normatif dan diplomatis, mencerminkan pertimbangan yang lebih luas tentang posisinya dalam politik.