Puan Maharani Desak Komisi I DPR Panggil Panglima TNI Terkait Insiden Ledakan Amunisi di Garut yang Menewaskan 13 Orang

Date: 2025-05-16

Category: Kejahatan

Rangkuman Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Komisi I DPR untuk segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan jajaran terkait guna memberikan penjelasan mengenai insiden ledakan yang terjadi saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, pada Senin, 12 Mei 2025. Insiden tersebut mengakibatkan 13 orang tewas, terdiri dari empat anggota TNI AD dan sembilan warga sipil. Ledakan terjadi di salah satu lubang sumur yang digunakan untuk menghancurkan detonator amunisi yang tidak layak pakai. Puan menekankan pentingnya pertanggungjawaban dari pihak TNI, terutama terkait dugaan pelibatan warga sipil dalam proses pemusnahan tanpa prosedur keamanan yang memadai. Ia mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap prosedur yang ada. Sementara itu, pihak TNI AD menyatakan bahwa mereka telah melakukan pengecekan prosedur sebelum pemusnahan dan menyebutkan bahwa peledakan di dua sumur lainnya berjalan dengan aman.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Puan Maharani menekankan pentingnya pertanggungjawaban dari pihak TNI terkait insiden ledakan yang menewaskan 13 orang, termasuk warga sipil. Ia mendesak agar Komisi I DPR memanggil Panglima TNI untuk memberikan penjelasan dan mengevaluasi prosedur keamanan yang ada. Puan juga menyoroti dugaan pelibatan warga lokal dalam pemusnahan amunisi tanpa prosedur yang memadai, menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak seharusnya terlibat dalam kegiatan berisiko seperti itu. Dari sisi Konservatif: Puan Maharani mendesak Komisi I DPR untuk segera memanggil Panglima TNI dan jajarannya untuk menjelaskan insiden ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut. Ia menekankan perlunya evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan menegaskan bahwa TNI harus bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Pihak TNI menyatakan bahwa prosedur pengecekan telah dilakukan sebelum pemusnahan, namun insiden ini tetap memicu pertanyaan mengenai keselamatan dan keterlibatan warga sipil.