Prospek Pembatalan UU TNI: Analisis Prosedural dan Implikasi Legalitas Otokratik

Date: 2025-05-14

Category: Politik

Rangkuman Perubahan Undang-Undang TNI, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Maret 2025, belum dipublikasikan di portal resmi lembaga negara, menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Peneliti dari Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award mengkritik bahwa undang-undang ini merupakan bagian dari fenomena legalisme otokratik, di mana hukum digunakan untuk melegitimasi tindakan yang tidak demokratis. Proses pembentukan undang-undang ini dianggap bermasalah karena tidak termasuk dalam prolegnas prioritas dan RPJMN 2025-2029, serta diusulkan oleh Menteri Pertahanan atas desakan presiden tanpa keputusan Rapat Paripurna. Selain itu, pola legislatif yang diterapkan bersifat top-down, tidak transparan, dan cenderung manipulatif, dengan contoh dukungan yang dipaksakan dari beberapa organisasi mahasiswa. Undang-undang ini sejalan dengan revisi undang-undang lain yang juga dianggap mencerminkan legalisme otokratik, seperti UU KPK dan UU Cipta Kerja.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: UU TNI dianggap sebagai bagian dari legalisme otokratik yang merugikan prinsip demokrasi dan transparansi. Proses pembentukan undang-undang ini dinilai tidak partisipatif dan cenderung manipulatif, dengan adanya dugaan bahwa dukungan dari kalangan mahasiswa dijebak untuk legitimasi. Penekanan pada pelanggaran hak publik untuk mengetahui dan terlibat dalam legislasi menunjukkan kekhawatiran akan pengabaian prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Dari sisi Konservatif: UU TNI dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memperkuat struktur kekuasaan negara. Meskipun ada kritik terhadap prosedur pembentukannya, ada argumen bahwa revisi ini dilakukan untuk menanggapi kebutuhan keamanan dan stabilitas nasional. Penekanan pada kedaulatan dan kepentingan rakyat menjadi alasan untuk mendukung perubahan undang-undang ini, meskipun ada kekhawatiran mengenai transparansi dan partisipasi.