"Keracunan Massal dalam Program Makan Bergizi Gratis: Tanggung Jawab Negara dan Implikasi Hak Asasi Manusia"

Date: 2025-05-14

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pada tanggal 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait kasus keracunan massal yang menimpa sekitar 200 anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa angka keracunan tersebut hanya mewakili 0,005 persen dari total penerima program, yang secara statistik menunjukkan keberhasilan 99,95 persen. Namun, pendekatan ini dianggap problematik dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), di mana nyawa anak-anak seharusnya dipandang sebagai subjek hak, bukan sekadar angka statistik. Dalam kerangka hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak hidup dan kesehatan anak-anak, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Kritik terhadap logika utilitarianisme yang mengorbankan minoritas demi keberhasilan mayoritas juga disampaikan, dengan menekankan pentingnya perlindungan bagi yang paling rentan dalam masyarakat. Selain itu, tanggung jawab struktural negara dalam kebijakan publik diangkat, menegaskan bahwa negara tidak boleh mundur dari pencapaian hak yang telah diberikan kepada anak-anak.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel ini menekankan bahwa keracunan massal yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar angka statistik, melainkan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak. Penekanan pada pentingnya perlindungan maksimal bagi anak-anak yang paling rentan dalam masyarakat menjadi sorotan utama. Dalam kerangka hak asasi manusia, nyawa anak-anak dianggap sebagai subjek hak, bukan objek statistik. Kritik terhadap pendekatan utilitarian yang mengabaikan minoritas demi klaim keberhasilan mayoritas juga ditekankan, dengan mengacu pada prinsip keadilan distributif yang menolak logika "hanya sedikit". Tanggung jawab struktural negara dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan juga ditekankan, serta pentingnya tidak mundur dari capaian hak yang telah diberikan. Dari sisi Konservatif: Artikel ini cenderung menyoroti bahwa angka keracunan yang terjadi hanya 0,005 persen dari total penerima program menunjukkan keberhasilan yang tinggi, yaitu 99,95 persen. Pendekatan ini menekankan pada hasil agregat dan keberhasilan mayoritas, dengan menganggap bahwa keracunan tersebut adalah insiden minor yang tidak perlu dibesar-besarkan. Fokus pada statistik sebagai indikator keberhasilan program menjadi kunci dalam argumen ini, dengan mengabaikan dampak individual terhadap anak-anak yang terlibat.