"Penangkapan 11 Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi di Jakarta: Lima Ditetapkan Tersangka atas Tindakan Vandalisme dan Kekerasan"

Date: 2025-05-13

Category: Kejahatan

Rangkuman Sebanyak 11 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (IMPAS) ditangkap saat menggelar unjuk rasa di Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Mei 2025. Dari jumlah tersebut, lima orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu AIK (21), JK (22), SS alias M (19), SBR (25), dan MWS (20). Penangkapan ini terjadi setelah mahasiswa melakukan aksi yang melibatkan pembakaran ban dan pelemparan batu, yang mengakibatkan percikan bensin mengenai petugas. Meskipun polisi tidak mengungkapkan isi tuntutan unjuk rasa, mereka menegaskan bahwa penangkapan tersebut tidak terkait dengan jumlah massa aksi yang sedikit. Kelima mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan, sementara yang lainnya dipulangkan dengan status sebagai saksi.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam artikel yang mencerminkan perspektif liberal, penekanan diberikan pada hak mahasiswa untuk menyuarakan pendapat mereka melalui aksi demonstrasi. Tindakan penangkapan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Ada sorotan terhadap perlakuan polisi yang dianggap berlebihan, terutama dalam konteks penetapan tersangka yang hanya berdasarkan tindakan yang dianggap provokatif. Penulis menyoroti pentingnya mendengarkan tuntutan mahasiswa dan mengkritik tindakan represif yang dapat menghambat partisipasi publik dalam isu-isu sosial. Dari sisi Konservatif: Artikel dengan perspektif konservatif menekankan pentingnya ketertiban dan hukum dalam aksi demonstrasi. Penangkapan 11 mahasiswa dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menegakkan hukum, terutama ketika aksi tersebut melibatkan tindakan vandalisme dan kekerasan, seperti pembakaran ban dan pelemparan batu. Penulis menyoroti bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas dari jumlah peserta aksi, dan menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan untuk menjaga keamanan publik.