Tanggapan Stafsus Gubernur DKI terhadap Wacana Dedi Mulyadi tentang Gaji Rp 10 Juta per Kepala Keluarga dan Kritik dari DPRD DKI Jakarta

Date: 2025-05-13

Category: Pemerintahan

Rangkuman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan untuk memberikan gaji sebesar Rp 10 juta per kepala keluarga (KK) jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebuah pernyataan yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia pada 6 Mei 2025 di Bandung. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim, menanggapi usulan tersebut dengan menyebutkan bahwa perhitungan Dedi Mulyadi tidak tepat, karena total biaya untuk program tersebut akan mencapai Rp 240 triliun per tahun, jauh melebihi anggaran yang tersedia. Ia mengapresiasi niat baik Dedi untuk menyejahterakan warga, yang sejalan dengan tujuan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung. Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, juga mengkritik usulan tersebut, menekankan pentingnya memahami perbedaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan sosial, serta menjelaskan bahwa APBD memiliki struktur dan peruntukan khusus untuk berbagai sektor pembangunan, bukan sekadar untuk pembagian uang tunai.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Wacana Dedi Mulyadi tentang pembagian gaji Rp 10 juta per kepala keluarga ditanggapi dengan skeptisisme. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menilai perhitungan Dedi Mulyadi salah dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap fungsi APBD. Chico mengapresiasi niat baik Dedi, tetapi menekankan bahwa APBD bukanlah dana yang bisa dibagikan langsung sebagai bantuan sosial. Anggota DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, juga mengkritik wacana tersebut, menegaskan bahwa APBD memiliki struktur dan peruntukan khusus untuk mendanai berbagai sektor pembangunan, bukan sekadar pembagian uang tunai.