Asuransi MBG: Potensi Pemborosan Fiskal dan Tantangan Kualitas Makanan Bergizi Gratis

Date: 2025-05-13

Category: Bisnis

Rangkuman Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk menghadirkan asuransi bagi karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah adanya insiden keracunan makanan. Rencana ini diumumkan pada 12 Mei 2025, dan BGN telah melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mematangkan skema asuransi tersebut. Asuransi ini akan melibatkan dua asosiasi asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada penerima manfaat dan karyawan SPPG yang berjumlah 52.346 orang. Namun, beberapa pengamat, termasuk Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar, mengkritik rencana ini sebagai tidak efisien dan berpotensi memboroskan anggaran negara, karena dana seharusnya bisa langsung disalurkan kepada penerima manfaat tanpa melalui pihak ketiga. Mereka juga menyoroti bahwa program ini dapat menambah beban administrasi dan tidak memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan program perlindungan sosial yang sudah ada, seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel yang ada menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi pemborosan fiskal akibat program asuransi Makan Bergizi Gratis (MBG). Media Wahyudi Iskandar dari Celios menekankan bahwa program ini dapat mengalihkan dana dari penerima manfaat langsung kepada korporasi asuransi, yang berpotensi menambah beban anggaran negara. Ia juga menyebutkan bahwa program ini redundant dengan jaminan sosial yang sudah ada, seperti BPJS, dan menyoroti bahwa administrasi asuransi ini tidak efisien serta membuang-buang anggaran. Dari sisi Konservatif: Anggota Komisi IX DPR, Ashabul Kahfi, menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan dalam program MBG dan memperingatkan agar asuransi tidak menjadi alasan untuk mengabaikan mutu makanan. Ia berpendapat bahwa meskipun asuransi bisa menjadi pelengkap, fokus utama harus tetap pada aspek preventif dan kualitas gizi. Ashabul mendorong evaluasi berkala terhadap kualitas makanan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa jaminan mutu tidak dikompromikan.