"Kontroversi Mutasi Hakim Eko Aryanto Terkait Kasus Korupsi Harvey Moeis dan Tuntutan Penundaan Promosi"

Date: 2025-05-13

Category: Korupsi

Rangkuman Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar promosi hakim Eko Aryanto, yang menangani kasus korupsi Harvey Moeis, ditunda. Permintaan ini disampaikan pada 12 Mei 2025, mengingat Eko sedang dalam proses pemeriksaan etik oleh Komisi Yudisial (KY). Sahroni menilai promosi tersebut tidak etis, terutama karena Eko baru saja menjatuhkan vonis ringan terhadap Harvey Moeis, yang terlibat dalam kasus korupsi besar. Eko sebelumnya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun. Meskipun demikian, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk memindahkan Eko ke Pengadilan Tinggi Papua Barat, dengan alasan kebutuhan organisasi, meskipun hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Kritikus menilai bahwa promosi Eko menunjukkan ketidakprofesionalan, terutama mengingat vonis yang dianggap terlalu ringan untuk kasus dengan kerugian negara yang besar.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Mutasi hakim Eko Aryanto, yang menangani kasus korupsi Harvey Moeis, menuai kritik karena dianggap tidak etis. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, meminta agar promosi Eko ditunda mengingat ia sedang dalam proses pemeriksaan oleh Komisi Yudisial. Sahroni menilai bahwa promosi hakim yang sedang diusut oleh KY akan mengurangi efisiensi proses pemeriksaan dan menciptakan persepsi negatif di masyarakat. MA beralasan bahwa mutasi ini adalah kebutuhan organisasi dan bukan terkait perkara yang ditangani Eko, namun kritik tetap muncul terkait keputusan tersebut.