"Kasus Suap Melibatkan Hakim dan Praktik Daur Ulang Perkara oleh KPK: Tiga Hakim Tersangka dan Sidang Hasto Kristiyanto"

Date: 2025-04-24

Category: Korupsi

Rangkuman Tiga hakim, Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtaro, dan Djuyamto, menjadi tersangka dalam kasus suap senilai Rp 60 miliar terkait vonis lepas kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Pemeriksaan etik oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap mereka akan dilakukan setelah proses hukum selesai, seperti yang dijelaskan oleh Juru Bicara MA, Yanto. Jika terbukti menerima suap, mereka akan diberhentikan tidak dengan hormat. Sementara itu, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berlangsung pada 24 April 2025. Dalam sidang tersebut, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, mantan kader PDIP Saeful Bahri, dan pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah dihadirkan sebagai saksi. Hasto didakwa terlibat dalam suap untuk mengurus pergantian antarwaktu anggota DPR dan menghalangi penyidikan KPK terhadap Harun Masiku, yang masih buron. Pengacara Hasto, Maqdir Ismail, berharap sidang dapat mengungkap praktik daur ulang kasus oleh KPK, sementara kuasa hukum lainnya, Febri Diansyah, menyoroti ketidakkonsistenan dalam keterangan saksi.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Sidang kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali digelar, dengan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina sebagai saksi. Kuasa hukum Hasto, Ronny Talappesy, menegaskan bahwa keterangan saksi tidak akan memberikan informasi baru dan mengklaim bahwa kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi politik. Ia menyatakan bahwa uang yang diberikan kepada mantan Komisioner KPU bukan berasal dari Hasto, melainkan dari Harun Masiku, yang masih buron. Selain itu, terdapat juga kasus suap melibatkan tiga hakim terkait vonis lepas dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng, di mana proses hukum terhadap mereka akan menentukan langkah selanjutnya dalam pemeriksaan etik.