"Pramono Anung Tingkatkan Transparansi Anggaran dan Fokus pada Pengurangan Ketimpangan Sosial di Jakarta"

Date: 2025-05-09

Category: Pemerintahan

Rangkuman Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan upaya untuk meningkatkan transparansi anggaran dengan membuka dana off-balance sheet yang sebelumnya tidak diungkapkan kepada publik. Dalam acara Summit Mata Lokal Festival di Shangri-La Jakarta pada 8 Mei 2025, Pramono menekankan pentingnya keterbukaan informasi anggaran untuk memperkuat kepercayaan publik dan investor. Ia memberikan contoh proyek Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang kini lebih transparan, serta memastikan setiap pengajuan KLB memiliki kerangka waktu yang jelas. Selain itu, Pramono berfokus pada penekanan ketimpangan sosial di Jakarta, dengan mengakui bahwa perbedaan antara kaya dan miskin masih menjadi tantangan besar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta untuk tahun 2025 mencapai Rp 91,034 triliun, dan Pramono berkomitmen untuk memanfaatkan dana tersebut secara optimal untuk pembangunan yang lebih merata, sambil menjaga suasana dan iklim yang baik di pemerintahan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pramono Anung menekankan pentingnya transparansi anggaran untuk memperkuat kepercayaan publik dan investor. Ia membuka dana off-balance sheet yang sebelumnya tidak diungkapkan, dengan tujuan meningkatkan kemampuan anggaran daerah untuk mendanai program-program prioritas. Keterbukaan informasi anggaran dianggap sebagai langkah positif untuk mengatasi ketimpangan sosial di Jakarta, di mana Pramono berfokus pada pengurangan gini ratio. Ia juga memastikan bahwa setiap pengajuan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) akan memiliki kerangka waktu yang jelas, menciptakan kepastian bagi masyarakat. Dari sisi Konservatif: Pramono Anung mengakui tantangan ketimpangan sosial yang mendalam di Jakarta dan menegaskan bahwa anggaran daerah yang mencapai Rp 91,034 triliun akan dimanfaatkan secara optimal. Ia berkomitmen untuk menjaga suasana dan iklim yang baik dalam pemerintahan, serta meningkatkan transparansi di internal birokrasi. Penekanan pada efisiensi anggaran dan penggunaan dana untuk pembangunan yang lebih merata menunjukkan pendekatan pragmatis dalam mengatasi masalah yang ada.