"Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Analisis Sosial dan Ekonomi"

Date: 2025-05-09

Category: Pemerintahan

Rangkuman Di Indonesia, sekitar 60,3 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan internasional, dengan penghasilan kurang dari 6,85 dollar AS per hari, sementara 60 keluarga besar menguasai sekitar 30 juta hektare tanah, yang setara dengan 46 persen dari total kawasan non-hutan. Data ini diungkap oleh Kementerian ATR/BPN pada 7 Mei 2025, menunjukkan ketimpangan yang mendalam dalam distribusi sumber daya. Meskipun Indonesia tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, ia menempati peringkat keempat dalam proporsi penduduk miskin terbesar di dunia, setelah Afrika Selatan, Namibia, dan Botswana. Sekitar 60 persen tenaga kerja berada di sektor informal, yang membuat mereka rentan tanpa perlindungan jaminan sosial. Ketimpangan kepemilikan tanah dan tingginya angka kemiskinan menciptakan tantangan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif. Sejarah penguasaan tanah menunjukkan bahwa tanah bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga simbol kekuasaan dan status sosial, yang terus berlanjut dari era feodalisme hingga kolonialisme dan kapitalisme modern. Ketika tanah terkonsentrasi di tangan segelintir elite, jutaan orang kehilangan akses untuk bertani atau memiliki tempat tinggal, yang berujung pada krisis keadilan struktural.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel ini menyoroti ketidakadilan sosial yang mendalam di Indonesia, di mana 60 keluarga besar menguasai 46 persen dari total 70 juta hektare tanah non-hutan, sementara 60,3 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Penekanan pada ketimpangan brutal dan akses yang tidak adil terhadap sumber daya ekonomi mencerminkan pandangan bahwa sistem yang ada telah mengakar dalam budaya dan struktur sosial, menciptakan krisis keadilan yang mendalam. Ada seruan untuk perubahan mendasar dalam distribusi sumber daya agar semua rakyat Indonesia dapat hidup dengan martabat. Dari sisi Konservatif: Artikel ini mengakui fakta sejarah perebutan tanah sebagai bagian dari peradaban manusia, menekankan bahwa tanah adalah sumber kehidupan dan dominasi. Dalam konteks ini, penguasaan tanah oleh segelintir elite dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas, di mana tanah menjadi komoditas dan alat kekuasaan. Meskipun ada pengakuan terhadap ketimpangan, penekanan lebih pada bagaimana hukum dan sistem yang ada melindungi kepemilikan, tanpa memberikan solusi konkret untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat.