Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kementerian Pertahanan: Tiga Tersangka Ditetapkan Termasuk Eks Pejabat dan CEO Navayo International AG

Date: 2025-05-09

Category: Korupsi

Rangkuman Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan user terminal untuk satelit di Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Tersangka tersebut adalah Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Leonardi, yang menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anthony Thomas Van Der Hayden sebagai perantara, dan Gabor Kuti selaku CEO Navayo International AG. Proyek ini melibatkan pengadaan palsu meskipun Kementerian Pertahanan tidak memiliki anggaran untuk belanja satelit, yang kemudian digunakan sebagai dasar hukum untuk menggugat Indonesia di International Criminal Court (ICC). Kontrak senilai 34.194.300 dollar AS ditandatangani pada 1 Juli 2016, namun tidak melalui proses pengadaan yang sah, dan penunjukan Navayo sebagai pihak ketiga merupakan rekomendasi dari Anthony yang saat itu menjabat sebagai Tenaga Ahli Satelit Kementerian Pertahanan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Terdapat penekanan pada dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan, dengan fokus pada pengadaan palsu yang berpotensi merugikan negara. Artikel ini menyoroti bagaimana tindakan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menggugat Indonesia di pengadilan internasional, menunjukkan dampak serius dari korupsi terhadap reputasi dan keuangan negara. Istilah seperti "invoice fiktif" digunakan untuk menekankan ketidakbenaran dalam proses pengadaan. Dari sisi Konservatif: Artikel ini menekankan pada tindakan tegas Kejaksaan Agung dalam menetapkan tersangka, termasuk pejabat tinggi militer dan CEO perusahaan asing. Ada penekanan pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan pemerintah, serta kritik terhadap proses yang tidak sah dalam penunjukan pihak ketiga. Frasa seperti "bersekongkol untuk membuat pengadaan palsu" mencerminkan pandangan yang lebih kritis terhadap integritas pejabat publik.