Kementerian PU Targetkan Penyerapan 138.000 Tenaga Kerja Melalui Program Padat Karya dengan Anggaran Rp 2,5 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan

Date: 2025-05-09

Category: Pemerintahan

Rangkuman Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyerapan 138.000 tenaga kerja melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) pada Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 2,5 triliun. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa PKT tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2025, program ini akan dilaksanakan melalui unit teknis Kementerian PU, termasuk rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan air minum, sanitasi berbasis masyarakat, dan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi. Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendekatan multisektor.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Program Padat Karya Tunai (PKT) yang dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, program ini tidak hanya menghasilkan output fisik tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Menteri PU menekankan pentingnya manfaat pembangunan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi Konservatif: Kementerian PU menargetkan penyerapan 138.000 tenaga kerja melalui Program Padat Karya dengan anggaran Rp 2,5 triliun. Program ini merupakan strategi pembangunan yang efisien, mendukung pengentasan kemiskinan menuju 0 persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. Fokus pada rehabilitasi infrastruktur irigasi dan sanitasi berbasis masyarakat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.