"Korupsi Rp 984 Triliun: Tindakan Negara yang Diam di Tengah Skandal Besar"

Date: 2025-04-23

Category: Pemerintahan

Rangkuman Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan indikasi korupsi sebesar Rp 984 triliun sepanjang tahun 2024, yang merupakan bagian dari total transaksi mencurigakan sebesar Rp 1.459 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga transaksi terkait dengan dugaan korupsi, mencerminkan pola sistemik di mana korupsi telah menjadi bagian dari pengelolaan kekuasaan di Indonesia. Dalam konteks ini, negara tampak diam dan tidak mengambil tindakan yang diperlukan, seperti memerintahkan audit menyeluruh atau menyelidiki laporan tersebut. Sementara itu, DPR lebih fokus pada citra menjelang akhir masa jabatan ketimbang membentuk panitia khusus untuk menyelidiki angka korupsi yang mencolok ini. Keadaan ini menciptakan ruang bagi banalitas kejahatan, di mana transaksi yang terindikasi korupsi dianggap biasa, menunjukkan kebangkrutan etik dan moral dalam sistem pemerintahan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Laporan mengenai indikasi korupsi sebesar Rp 984 triliun menunjukkan kegagalan negara dalam menangani masalah serius ini. Dalam pandangan ini, korupsi dianggap sebagai sistem yang mengakar dalam politik, di mana transaksi mencurigakan tidak hanya dibiarkan, tetapi juga difasilitasi oleh lembaga resmi. Ada seruan untuk tindakan nyata dari pemerintah, termasuk audit menyeluruh dan penyelidikan terbuka oleh aparat penegak hukum. Kegagalan DPR untuk membentuk panitia khusus dianggap sebagai pengabaian terhadap tanggung jawab mereka, menciptakan ruang bagi kejahatan yang semakin banal. Dari sisi Konservatif: there are no conservative perspectives.