"Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Baru di Jakarta dalam Reshuffle Pertama"

Date: 2025-05-08

Category: Politik

Rangkuman Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melaksanakan pelantikan besar-besaran dengan mengganti 59 pejabat baru pada Rabu, 7 Mei 2025, di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat. Pelantikan ini mencakup lima wali kota, satu bupati, serta kepala dinas dan kepala biro lainnya, meskipun dua pejabat, yaitu Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, belum dilantik karena masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas. Pramono menjelaskan bahwa pelantikan dua pejabat tersebut akan dilakukan setelah 1 Juni 2025, sesuai dengan aturan promosi eselon. Seluruh pejabat yang dilantik telah memenuhi syarat dan mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Dalam Negeri, serta rekomendasi dari DPRD Jakarta setelah melalui uji kelayakan. Pelantikan ini dilakukan sebelum Pramono genap 100 hari menjabat, dengan harapan agar pejabat baru dapat segera bekerja untuk memajukan Jakarta. Menariknya, pelantikan ini juga bertepatan dengan kebijakan baru ASN Jakarta yang mewajibkan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu, sehingga para pejabat datang menggunakan kendaraan umum.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan pelantikan 59 pejabat baru dengan semangat untuk memajukan kota Jakarta. Pelantikan ini dianggap sebagai langkah progresif untuk memperkuat pemerintahan daerah, di mana semua pejabat yang dilantik telah memenuhi syarat dan mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk Badan Kepegawaian Nasional dan Kemendagri. Momen pelantikan yang bertepatan dengan kebijakan baru ASN untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu juga dipandang sebagai simbol perubahan positif dalam cara pejabat berinteraksi dengan masyarakat. Dari sisi Konservatif: Pelantikan 59 pejabat baru oleh Gubernur Pramono Anung menunjukkan komitmen untuk mengisi posisi penting dalam pemerintahan DKI Jakarta. Meskipun ada dua pejabat yang belum dilantik karena aturan promosi eselon, proses ini dianggap transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pramono menekankan pentingnya persetujuan dari DPRD dan uji kelayakan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pelantikan ini dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan.