KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik Terkait Kasus Suap Proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU

Date: 2025-04-23

Category: Korupsi

Rangkuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perkim) di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 22 April 2025. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. KPK telah menetapkan enam orang tersangka terkait kasus ini, termasuk Kepala Dinas PUPR OKU dan beberapa anggota DPRD OKU, setelah melakukan operasi tangkap tangan pada 15 Maret 2025. Kasus ini berawal dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2025, di mana KPK menduga adanya pemufakatan jahat untuk mengesahkan RAPBD tersebut dengan meminta jatah "pokir" dari perwakilan DPRD.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perkim Lampung Tengah sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih luas. Tindakan ini menunjukkan komitmen KPK dalam mengusut kasus suap yang melibatkan pejabat publik dan swasta, serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Penggeledahan ini diharapkan dapat mengungkap praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan mendorong akuntabilitas di kalangan pejabat pemerintah. Dari sisi Konservatif: KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari Dinas Perkim Lampung Tengah terkait kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU. Penggeledahan ini menyoroti adanya dugaan pemufakatan jahat dalam pembahasan RAPBD yang melibatkan anggota DPRD dan pihak pemerintah. Tindakan KPK ini dianggap perlu untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa anggaran daerah digunakan sesuai dengan prosedur yang benar.