DPRD DKI Jakarta Desak Tindakan Tegas Terhadap Pungli dalam Pemasangan Pipa PAM Jaya Gratis untuk K1 dan K2

Date: 2025-05-08

Category: Pemerintahan

Rangkuman PAM Jaya mengumumkan program penyambungan pipa air bersih gratis untuk masyarakat kelompok K1 (sosial) dan K2 (rumah tangga) di DKI Jakarta, yang berlangsung pada Rabu, 6 Mei 2025. Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada kelompok tersebut dan meminta masyarakat untuk melaporkan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas. Komisi C DPRD DKI Jakarta, melalui Sekretarisnya Suhud Alynudin, menyatakan bahwa banyak laporan mengenai kutipan tidak resmi dari petugas lapangan, yang menjadi perhatian serius bagi para wakil rakyat. Arief menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas, termasuk pemecatan bagi yang terbukti melakukan pungli. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan air bersih.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel menyoroti praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi dalam pemasangan pipa PAM Jaya, dengan penekanan pada keresahan masyarakat yang telah menjadi perhatian serius para wakil rakyat. Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan kutipan tidak resmi, mencerminkan kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik. Terdapat penekanan pada pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program penyambungan air bersih yang seharusnya gratis bagi kelompok K1 dan K2. Dari sisi Konservatif: Artikel menekankan pernyataan Direktur Utama PAM Jaya yang menegaskan bahwa tidak ada biaya dalam program penyambungan pipa baru untuk kelompok K1 dan K2. Ia menekankan bahwa pelanggaran akan ditindak tegas, dengan ancaman pemecatan bagi yang terbukti melakukan pungli. Ada penekanan pada perlunya laporan dari masyarakat mengenai praktik pungli, serta jaminan perlindungan identitas pelapor, menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas layanan publik.