Rekomendasi Pembentukan TGPF dan Penanganan Kasus Eksploitasi Mantan Pemain Sirkus OCI oleh Komnas HAM dan KemenHAM

Date: 2025-05-08

Category: Korupsi

Rangkuman Kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali mencuat setelah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan adanya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang diduga terjadi. Pada 7 Mei 2025, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyampaikan bahwa terdapat empat dugaan pelanggaran, termasuk hak anak untuk mengetahui asal usul, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan praktik perbudakan modern. Kementerian HAM merekomendasikan agar Komnas HAM menelusuri pelanggaran HAM berat, serta meminta Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam upaya penyelesaian, OCI menawarkan kompensasi sebesar Rp 150 juta kepada mantan pemainnya sebagai bentuk mediasi, yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh beberapa mantan pemain yang meminta jumlah lebih besar. Kementerian HAM juga membuka ruang untuk mediasi dan rehabilitasi bagi korban, sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong upaya rehabilitasi untuk mengatasi trauma yang dialami oleh mantan pemain.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam perspektif ini, terdapat penekanan pada perlunya penyelesaian yang adil bagi korban dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus OCI. Ditekankan bahwa pemerintah dan penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, serta pentingnya terapi psikologis bagi eks pemain sirkus. Rekomendasi dari Kementerian HAM untuk menelusuri pelanggaran HAM berat masa lalu menunjukkan komitmen untuk mengatasi isu-isu yang lebih besar terkait hak asasi manusia. Dari sisi Konservatif: Dalam pandangan ini, fokus utama adalah pada tanggung jawab lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan HAM. Ada penekanan pada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan transparansi dalam proses hukum. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bergantung pada permintaan resmi dari DPR, menunjukkan pendekatan yang lebih formal dan terstruktur dalam menangani kasus ini.