TNI Dukung Penegakan Hukum dengan Penggerebekan Narkoba di Bima, Proses Hukum Dilanjutkan oleh Polri

Date: 2025-05-08

Category: Korupsi

Rangkuman Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam penggerebekan bandar narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 1 Mei 2025, merupakan bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Penggerebekan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai peredaran sabu di lokasi tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menangkap tiga pelaku dan menyita 32 paket sabu dengan total berat 38,68 gram, serta barang bukti lainnya seperti alat isap dan senjata tajam. Dave menekankan bahwa proses penyidikan dan penindakan tetap menjadi kewenangan Polri, sementara TNI berperan sebagai pendukung dalam memberantas narkoba yang meresahkan masyarakat. Komandan Kodim 1608/Bima, Letkol Inf. Andi Lulianto, juga mengapresiasi keberanian warga dalam melaporkan aktivitas ilegal dan menegaskan komitmen TNI untuk menjaga generasi muda dari bahaya narkotika. Para tersangka dan barang bukti kemudian diserahkan ke Polres Bima untuk proses hukum lebih lanjut.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pemberantasan narkoba dianggap sebagai tanggung jawab moral bersama, dengan penekanan pada pentingnya dukungan masyarakat dalam melaporkan aktivitas ilegal. TNI diakui berperan dalam mendukung penegakan hukum, namun tetap menekankan bahwa proses hukum sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Ada apresiasi terhadap keberanian warga yang melaporkan dugaan peredaran narkoba, serta komitmen untuk menjaga generasi muda dari bahaya narkotika. Dari sisi Konservatif: TNI dipandang sebagai pendukung utama dalam penegakan hukum dan pemberantasan narkoba, dengan penekanan pada tindakan cepat terhadap laporan masyarakat. Penggerebekan yang dilakukan oleh Kodim 1608/Bima diakui sebagai respons terhadap aktivitas ilegal yang meresahkan. Tindakan ini menunjukkan keberanian dan komitmen TNI dalam memberantas narkoba, serta pentingnya kolaborasi antara TNI dan Polri dalam proses hukum.