Kasus Mbah Tupon: Legislator Soroti Mafia Tanah dan Kegagalan Verifikasi Bank dalam Pengalihan Hak Tanah

Date: 2025-05-07

Category: Korupsi

Rangkuman Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti kasus mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon, seorang warga Kabupaten Bantul, DIY, yang terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. Kasus ini muncul setelah Mbah Tupon, yang tidak bisa baca tulis, menjual sebagian tanahnya dan mengalami pengalihan hak tanpa sepengetahuannya. Pihak yang mengurus tanahnya diduga memanfaatkan ketidakpahaman Mbah Tupon, sehingga tanahnya dijadikan jaminan untuk pinjaman senilai Rp 1,5 miliar dari bank. Mufti Anam menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh oleh bank dalam proses agunan, mempertanyakan apakah pihak bank telah melakukan survei dan verifikasi dokumen dengan benar. Ia juga mendesak bank untuk menjelaskan proses verifikasi dan keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam pengajuan pinjaman yang merugikan Mbah Tupon. Jika terbukti ada kelalaian, pelelangan aset tersebut dapat dianggap cacat secara moral dan berpotensi melanggar hukum.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Kasus Mbah Tupon menjadi sorotan karena menunjukkan dampak negatif dari praktik mafia tanah yang merugikan warga. Legislator Mufti Anam mengekspresikan keprihatinan mendalam terhadap situasi Mbah Tupon dan menekankan pentingnya keadilan serta pengembalian hak tanah kepada pemiliknya. Ia mengkritik lemahnya proses verifikasi oleh bank yang seharusnya melindungi masyarakat dari penipuan, serta menyoroti perlunya transparansi dalam proses agunan dan pelelangan tanah. Dari sisi Konservatif: Terdapat penekanan pada tanggung jawab lembaga keuangan dalam melakukan verifikasi yang menyeluruh sebelum menerima agunan. Mufti Anam mempertanyakan etika dan kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian, serta menyoroti kemungkinan adanya kolusi antara pihak bank dan debitur. Ia mendesak agar pihak bank memberikan klarifikasi mengenai proses verifikasi dan siapa saja yang terlibat, menekankan bahwa kegagalan dalam verifikasi dapat berpotensi melanggar hukum.