"Ketidakpastian Strategis dalam Keamanan Siber Indonesia: Tantangan dan Kebutuhan untuk Doktrin yang Terpadu"

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Ruang siber Indonesia saat ini berada dalam ketidakpastian strategis akibat kurangnya doktrin yang jelas dan mengikat. Dalam konteks ini, dua instrumen penting, yaitu Undang-Undang No 3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, masih memiliki celah mendasar terkait kepemimpinan dan legitimasi konstitusional. Meskipun revisi UU TNI telah memasukkan ancaman siber dalam doktrin militer, peran TNI dalam dokumen hukum tersebut masih bersifat deklaratif tanpa batas domain yang tegas. Hal ini mengakibatkan potensi konflik yurisdiksi antara TNI dan otoritas sipil seperti BSSN dan Polri. Di sisi lain, RUU KKS juga menunjukkan ambiguitas dalam tata kelola, terutama terkait dengan struktur komando dan tanggung jawab dalam situasi darurat digital. Tanpa adanya panduan konstitusional yang menyeluruh, regulasi ini berpotensi memicu konflik antarinstitusi. Oleh karena itu, RUU KKS seharusnya tidak hanya dipandang sebagai regulasi teknis, tetapi juga sebagai dasar bagi doktrin strategis nasional yang jelas dalam pengelolaan ruang siber Indonesia ke depan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: Artikel ini menyoroti ketidakpastian strategis dalam ruang siber Indonesia akibat kurangnya doktrin yang jelas dan kepemimpinan yang terarah. Ditekankan bahwa revisi UU TNI dan RUU KKS masih memiliki celah mendasar, seperti ketidakjelasan dalam batas domain dan definisi musuh digital. Hal ini berpotensi menghambat interoperabilitas antara TNI dan otoritas sipil, serta menciptakan konflik yurisdiksi. RUU KKS dianggap ambigu dalam tata kelola, dengan kewenangan besar yang diberikan kepada BSSN tanpa struktur komando yang jelas. Artikel ini menekankan perlunya panduan konstitusional yang menyeluruh untuk membagi peran dan membentuk kepemimpinan dalam keamanan siber nasional.