DPR Diminta Bahas Aspek Strategis dan Pertumbuhan Industri dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 6 Mei 2025 untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara. Dalam rapat tersebut, para pakar dan akademisi mengingatkan DPR agar tidak hanya fokus pada aspek pertahanan dan kedaulatan negara, tetapi juga mempertimbangkan ruang udara sebagai aset strategis yang berkaitan dengan berbagai sektor penting seperti riset, teknologi, dan ekonomi digital. Wakil Ketua Pansus RUU, Amelia Anggraini, menekankan pentingnya regulasi yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri nasional yang inovatif. Pembentukan Pansus RUU ini ditetapkan pada 6 Maret 2025, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyerahkan daftar inventarisasi masalah untuk memastikan pengelolaan ruang udara Indonesia dapat dilakukan secara maksimal demi kepentingan bangsa.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, para akademisi dan pakar menekankan pentingnya ruang udara sebagai aset strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pertahanan, tetapi juga dengan riset, teknologi, transportasi, dan ekonomi digital. Mereka mendorong DPR untuk menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan industri nasional yang inovatif dan berdaya saing, serta memastikan tata kelola yang terpadu tanpa tumpang tindih antar sektor. Penekanan pada pertumbuhan industri dan inovasi menjadi sorotan utama. Dari sisi Konservatif: RUU ini dianggap penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan menekankan perlunya regulasi yang tegas dalam melindungi kepentingan nasional. Ada harapan agar RUU ini dapat diselesaikan dan disahkan dalam periode DPR saat ini, dengan fokus pada pengelolaan ruang udara yang maksimal demi kepentingan bangsa dan negara.