Puan Maharani Bahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Ketua DPR RI, Puan Maharani, akan bertemu dengan Presiden Senat Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, pada Rabu, 7 Mei 2025, di Gedung DPR RI, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di tengah meningkatnya isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan judi online. Puan mengungkapkan bahwa jumlah kasus WNI bermasalah di Kamboja mencapai 3.310 kasus hingga 2024, meningkat 60 kali lipat dibandingkan 2020, dengan 75 persen kasus terkait pekerjaan online scam. Selain itu, KBRI Kamboja mencatat 92 kasus kematian WNI pada 2024, meningkat 24,3 persen dari tahun sebelumnya. Puan menekankan pentingnya diplomasi parlemen untuk membangun dialog antar negara dalam menghadapi krisis multi dimensi. Sebelumnya, Hun Sen juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kejahatan transnasional, termasuk penipuan online dan penyalahgunaan obat, serta mempererat kerja sama antara instansi penegak hukum kedua negara.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di tengah meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang dan kejahatan judi online. Ia menyebutkan bahwa situasi ini telah menjadi darurat kawasan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah serta diplomasi antar negara untuk mengatasi masalah global ini. Puan juga menggarisbawahi bahwa hubungan bilateral dengan Kamboja harus diperkuat untuk menciptakan dialog yang konstruktif dalam menghadapi krisis multi dimensi. Dari sisi Konservatif: Puan Maharani mengungkapkan keprihatinan atas lonjakan jumlah WNI bermasalah di Kamboja, yang meningkat drastis hingga 60 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Ia mencatat bahwa sebagian besar kasus terkait dengan pekerjaan online scam dan judi online. Puan juga menyoroti perlunya kerjasama antara instansi penegak hukum kedua negara untuk mengatasi kejahatan transnasional, menunjukkan pendekatan pragmatis dalam menangani isu-isu yang mengancam keamanan nasional.