"Indonesia Masuki Tahap Final Penyusunan Dokumen Asesmen Mandiri untuk Aksesi OECD"

Date: 2025-05-07

Category: Bisnis

Rangkuman Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dokumen asesmen mandiri atau initial memorandum (IM) untuk keanggotaan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah memasuki tahap final. Penyerahan dokumen ini ditargetkan pada awal Juni 2025, bersamaan dengan pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis. Deputi bidang koordinasi kerja sama ekonomi dan investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menyatakan bahwa beberapa bab dari IM telah disampaikan kepada sekretariat OECD untuk pra-reviu. Untuk mendukung proses aksesi, Kemenko Perekonomian juga meluncurkan platform digital bernama ina-oecd. Selain itu, perwakilan sekretariat OECD akan mengunjungi Indonesia pada 5-7 Mei 2025 untuk meningkatkan koordinasi. Proses aksesi ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, parlemen, asosiasi buruh, asosiasi bisnis, LSM, dan akademisi, dan bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam penyusunan dan implementasi kebijakan antara negara berkembang dan negara maju.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Proses aksesi Indonesia ke OECD dipandang sebagai langkah penting untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel-artikel dari perspektif ini menekankan pentingnya kolaborasi antara negara berkembang dan negara maju, serta bagaimana Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara anggota OECD dalam penyusunan dan implementasi kebijakan. Ada penekanan pada komitmen berkelanjutan dan pembelajaran yang diperlukan dalam proses ini, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM dan akademisi, untuk memastikan keberhasilan aksesi. Dari sisi Konservatif: Proses aksesi Indonesia ke OECD dianggap sebagai tantangan yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terencana. Artikel-artikel dari perspektif ini menyoroti pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta perlunya validasi data yang disampaikan dalam dokumen asesmen mandiri. Ada penekanan pada aspek teknis dan birokrasi dalam proses ini, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing.