Sidang Kasus Suap PAW Anggota DPR: KPK Hadirkan Saksi Saeful Bahri dan Riezky Aprilia untuk Terdakwa Hasto Kristiyanto

Date: 2025-05-07

Category: Korupsi

Rangkuman Sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto digelar pada Rabu, 7 Mei 2025. Dalam sidang ini, jaksa KPK menghadirkan dua saksi, yaitu Saeful Bahri, mantan narapidana yang juga merupakan kader PDIP, dan Riezky Aprilia, mantan anggota DPR RI Fraksi PDIP yang merupakan caleg Dapil I Sumatera Selatan pada tahun 2019. Saeful Bahri sebelumnya telah divonis bersalah dalam perkara yang sama, sementara Riezky Aprilia menjadi obyek PAW yang diminta mundur untuk digantikan oleh Harun Masiku. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020, di mana sejumlah pihak, termasuk eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, ditangkap terkait suap PAW. Jaksa KPK menyebutkan bahwa Saeful Bahri menyerahkan uang sebesar SGD 38.350 kepada Agustiani Tio untuk operasional PAW Harun Masiku.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, jaksa KPK menghadirkan dua saksi kunci, yaitu Riezky Aprilia dan Saeful Bahri. Riezky, yang merupakan mantan anggota DPR, terlibat dalam isu penggantian antarwaktu yang menjadi sorotan publik. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam sistem politik dan integritas partai, di mana dugaan suap dan perintangan penyidikan menunjukkan perlunya reformasi dalam proses pemilihan dan pengawasan. Penekanan pada keterlibatan Hasto dan upaya KPK untuk menegakkan hukum menjadi sorotan penting dalam konteks ini. Dari sisi Konservatif: Sidang yang melibatkan Hasto Kristiyanto kembali digelar dengan kehadiran saksi Saeful Bahri dan Riezky Aprilia. Keduanya memiliki hubungan langsung dengan kasus suap PAW yang menjerat Hasto. Saeful Bahri, yang sebelumnya telah divonis bersalah, menyerahkan uang kepada pihak terkait untuk memuluskan proses PAW Harun Masiku. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK yang menunjukkan adanya praktik korupsi dalam politik. Meskipun Hasto dan Harun tidak tertangkap saat itu, kasus ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi di kalangan pejabat publik.