Menimbang Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto: Kontroversi Pelanggaran HAM dan Korupsi serta Usulan Nama Lain

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Abidin Fikri, meminta pemerintah untuk melakukan kajian ulang terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia. Permintaan ini disampaikan pada 5 Mei 2025, dengan penekanan pada banyaknya kasus dugaan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan Soeharto selama masa pemerintahannya. Abidin menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut dapat melukai perasaan para korban yang belum mendapatkan keadilan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa proses pemberian gelar dilakukan secara berjenjang dan ditargetkan akan selesai pada Mei 2025. Di sisi lain, ada perdebatan publik mengenai kelayakan Soeharto untuk menerima gelar tersebut, dengan beberapa pihak mengakui jasanya dalam stabilisasi politik dan pembangunan ekonomi, sementara yang lain mengingatkan pada kontroversi terkait pelanggaran HAM dan korupsi. Pemberian gelar pahlawan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, yang menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel dari perspektif liberal menyoroti kontroversi seputar pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, dengan penekanan pada pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi selama masa pemerintahannya. Mereka berargumen bahwa meskipun Soeharto memiliki kontribusi dalam stabilitas dan pembangunan ekonomi, tindakan otoriter dan pelanggaran prinsip keadilan tidak dapat diabaikan. Pendekatan etika politik menjadi penting, di mana keadilan prosedural dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara dianggap sebagai syarat legitimasi kekuasaan. Dari sisi Konservatif: Artikel-artikel dari perspektif konservatif cenderung menilai Soeharto sebagai tokoh yang layak mendapatkan penghormatan atas jasanya dalam mempertahankan integrasi nasional dan membangun fondasi ekonomi Indonesia. Mereka menekankan keberhasilan Soeharto dalam membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi selama lebih dari tiga dekade, meskipun mengakui adanya kontroversi. Namun, mereka berargumen bahwa kontribusi positifnya seharusnya dipertimbangkan dalam proses penilaian gelar Pahlawan Nasional.