Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi Juli 2025, 5.000 Siswa Mendaftar dengan Seleksi Ketat untuk Anak Miskin Ekstrem

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Sekolah Rakyat adalah program pemerintah yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dengan prioritas pada peserta didik dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa hingga awal Mei 2025, lebih dari 5.000 siswa telah mendaftar untuk program ini, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi di seluruh Indonesia. Proses pendaftaran dilakukan secara partisipatif, di mana masyarakat dapat mengunjungi lokasi-lokasi Sekolah Rakyat dan melalui pendamping sosial. Setelah pendaftaran, dokumen peserta akan diverifikasi, diikuti dengan kunjungan rumah dan wawancara untuk memastikan keakuratan data. Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar dengan total 3.275 siswa, memanfaatkan aset milik Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Selain itu, terdapat informasi yang menyatakan bahwa proses rekrutmen untuk guru Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan skema aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menekankan pentingnya seleksi ketat dalam program Sekolah Rakyat untuk memastikan bahwa siswa yang diterima adalah dari kalangan miskin ekstrem. Dia menyatakan bahwa pendaftaran dilakukan secara partisipatif di 53 lokasi, dan verifikasi dokumen administrasi akan dilakukan untuk memastikan keakuratan data. Gus Ipul juga menjelaskan bahwa hingga awal Mei, lebih dari 5.000 siswa telah mendaftar, menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025, dengan fokus pada siswa dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.