KPK Periksa ASN dan Saksi di Korsel Terkait Kasus Suap PLTU 2 Cirebon yang Melibatkan GM Hyundai Engineering Construction Herry Jung

Date: 2025-05-07

Category: Korupsi

Rangkuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemkab Cirebon sebagai saksi dalam kasus suap terkait proyek PLTU 2 Cirebon yang melibatkan General Manager Hyundai Engineering Construction, Herry Jung. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada 6 Mei 2025. ASN yang dipanggil adalah Rita Susana Supriyanti, Mahmud IING Tajudin, Muhadi, dan Dede Sudiono. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini, terutama karena Herry Jung adalah warga negara asing dari Korea Selatan. Sebelumnya, pada Februari, KPK juga telah memeriksa saksi di Korea Selatan dengan izin resmi dari pemerintah setempat, yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Seoul Central. Kasus ini berakar dari proyek yang dimenangkan Hyundai E&C pada 2015 senilai 727 juta dolar AS, dan melibatkan mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadiasastra, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang terkait suap senilai Rp 51 miliar. Herry Jung sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 27 November 2019 atas suap sebesar Rp 6,04 miliar kepada Sunjaya.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: KPK melakukan kolaborasi internasional yang baik dengan Korea Selatan dalam penyidikan kasus suap PLTU 2 Cirebon. Pemeriksaan saksi di Seoul menunjukkan komitmen KPK untuk menuntaskan kasus ini, terutama terkait dengan dugaan suap yang melibatkan Herry Jung, General Manager Hyundai E&C. Proses Mutual Legal Assistance (MLA) yang sedang berlangsung menjadi sorotan, menekankan pentingnya kerjasama antarnegara dalam memberantas korupsi. Dari sisi Konservatif: KPK berupaya keras untuk menyelesaikan kasus suap PLTU 2 Cirebon, yang melibatkan mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadiasastra, dan Herry Jung dari Hyundai E&C. Penetapan Herry sebagai tersangka menunjukkan ketegasan KPK dalam menangani kasus korupsi. Fokus pada pencucian uang yang dilakukan Sunjaya, dengan nilai suap yang signifikan, menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum di sektor publik.