Komisi X Usulkan Penggratisan PAUD dalam Rencana Wajib Belajar 13 Tahun dan Dukungan Anggaran untuk Kesejahteraan Guru

Date: 2025-05-07

Category: Pemerintahan

Rangkuman Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengusulkan agar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) digratiskan jika dimasukkan dalam program wajib belajar 13 tahun, yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam rapat pada 6 Mei 2025 di Gedung DPR RI, Esti menekankan pentingnya dukungan negara untuk operasional PAUD, termasuk bantuan untuk guru dan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan pendidikan prasekolah. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Gogot Suharwoto, juga menyatakan bahwa PAUD perlu menjadi jenjang tersendiri dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Ia menyoroti perlunya penyesuaian regulasi untuk memasukkan wajib belajar satu tahun prasekolah, yang belum diatur dalam UU Sisdiknas 2003. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak usia 5-6 tahun dan mendukung kesejahteraan guru PAUD.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pendidikan anak usia dini (PAUD) harus digratiskan jika dimasukkan dalam program wajib belajar 13 tahun. Ada penekanan pada pentingnya negara untuk memenuhi kebutuhan operasional PAUD dan memberikan bantuan kepada guru serta masyarakat yang kesulitan mengakses layanan pendidikan prasekolah. Terdapat seruan untuk menyediakan anggaran khusus dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk PAUD, serta tunjangan bagi guru-gurunya, meskipun jam mengajar mereka lebih sedikit dibandingkan jenjang lain. Aspirasi ini mencerminkan keinginan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan guru. Dari sisi Konservatif: Tidak ada perspektif konservatif yang teridentifikasi dalam artikel ini.